RRT Provinsi Fujian Investasi di KIT Batang 200 Hektare 

Batang - Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang akan diperkuat dengan investasi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Provinsi Fujian.

Kerjasama investasi dua negara itu terbangun dalam Forum High-Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRT yang bertempat di Hotel Shangrila Jakarta, 9 Mei 2023 lalu

Kegiatan itu di gelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menghasilkan Two Countries Twin Parks (TCTP)

Ada tiga pemerintah daerah yang diundang pada forum tersebut, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Bintan dan Kota Semarang, ” kata Kepala DPMPTSP Batang, Wahyu Budi Santoso saat ditemui di Kantor DPMPTSP Batang, Kabupaten Batang, Selasa (30/5/2023)

Dijelaskannya, ia menyebut skema kerja sama "Two Countries Twin Parks" (TCTP) akan mendukung dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan China khususnya di sektor industri. 
“TCTP diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kedua negara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung industri, seperti infrastruktur logistik maritim, dan mendukung kebijakan seperti kemudahan perizinan kepabeanan untuk produk-produk industri, ” jelasnya

Sektor-sektor yang menjadi prioritas kedua negara dalam TCTP termasuk industri maritim, manufaktur pangan, material bangunan, elektronika dan sektor lainnya yang telah disepakati oleh kedua negara

Sejumlah pengusaha dari Fujian juga akan berinvestasi di KIT Batang, dengan luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 200 hektar, ” tuturnya.
Wahyu Budi Santoso menyampaikan, bahwa Pemkab Batang harus bersiap dalam menyambut dan melayani investor ini. Kendala yang masih terjadi adalah kurangnya kemampuan SDM dalam berkomunikasi dengan investor, khususnya terkait penguasaan Bahasa Mandarin

Menindaklanjuti kerjasama itu, Duta Besar RRT juga sudah melakukan kunjungan ke KIT Batang pada minggu lalu, yang dilakukan juga kunjungan balasan oleh Pemerintah Indonesia ke RRT di Provinsi Fujian

TCTP diharapkan dapat menjadi pendorong bagi kedua negara untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung industri, seperti infrastruktur logistik maritim, dan mendukung kebijakan seperti kemudahan perizinan kepabeanan untuk produk-produk industry, ” tandasnya

Lutfi Adam