5 days ago
4
JAKARTA - Di tengah gemuruh transformasi digital, penyaluran bantuan sosial (bansos) pun ikut berbenah. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini menyampaikan kabar penting terkait perubahan signifikan dalam mekanisme penyaluran bansos. Jika sebelumnya PT Pos Indonesia menjadi garda terdepan, kini estafet tersebut sebagian beralih ke Himpunan Bank Negara (Himbara).
Menurut Gus Ipul, langkah ini bukan sekadar ikut-ikutan tren, melainkan sebuah strategi yang telah dikaji matang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos. “Kenapa ada pengalihan dari PT POS ke Himbara? Karena ada ketentuan. Yang bisa lewat PT POS itu hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertentu, ” kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan lebih lanjut bahwa penyaluran melalui PT Pos akan tetap berjalan untuk KPM dengan kondisi khusus, seperti lansia dengan kondisi kesehatan yang berat atau penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan akses ke bank. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Lebih lanjut, Mensos menekankan bahwa penggunaan jasa PT Pos memerlukan alokasi anggaran tersendiri. Sementara itu, penyaluran melalui Himbara diharapkan dapat menekan biaya operasional. “Karena yang lewat PT POS itu ada anggaranya, ada biayanya. Sementara yang lewat Himbara itu tidak memerlukan biaya lagi, ” ujarnya.
Perubahan ini berdampak pada jumlah KPM yang menerima bansos melalui PT Pos, yang kini telah berkurang secara signifikan, dari hampir 5 juta menjadi di bawah 1 juta. Proses transisi ini tentu membutuhkan waktu, terutama dalam hal pembukaan rekening baru bagi lebih dari 3 juta KPM. Gus Ipul menyadari betul tantangan ini. “Enggak bisa dalam waktu sebulan, dua bulan. Ternyata Himbara itu bisa sampai tiga bulan. Maka kami sedang koordinasi sekarang bagaimana cari jalan yang terpendek, paling enggak satu bulan, ” jelasnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri telah menunjukkan progres yang menggembirakan dengan berhasil menyalurkan bansos kepada 600.000 KPM dari daftar penerima hasil pemutakhiran (burekol). Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat proses distribusi bansos.
Namun, Gus Ipul menekankan bahwa kecepatan bukan satu-satunya prioritas. Pemerintah juga sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan. “Kita ingin hati-hati bahwa penyaluran ini tepat sasaran melalui prosedur yang benar. Jangan sampai hanya salur tapi prosedur semua dilanggar, ” katanya.
Mensos juga meminta pengertian masyarakat, khususnya KPM yang selama ini menerima bansos melalui PT Pos, atas kemungkinan keterlambatan yang mungkin terjadi selama masa transisi ini. “Saya mohon maaf jika ada keterlambatan untuk KPM yang melalui PT POS. Bukan kita menghambat, kita pinginnya lebih cepat, ” tandasnya.
Sebagai langkah antisipasi dan peningkatan pengawasan, Gus Ipul berencana untuk bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Insyaallah mudah-mudahan minggu ini. Tapi lagi sudah koordinasi dan kami juga sudah lapor Presiden, ” tutupnya.
Pengalihan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih modern, efisien, dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan infrastruktur perbankan yang telah mapan, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak KPM dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. (WartaSosial.com)
