1 day ago
14
Yogyakarta (pilar.id) – Sebanyak 30 guru perempuan dari SMA dan SMK negeri maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengikuti Pelatihan Kepemimpinan untuk Guru Perempuan yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 di Hotel Oakwood, Yogyakarta. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di lingkungan sekolah.
Pelatihan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PIER Universitas Paramadina, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY, Dr. Wiwik Indriyani, S.Pd., M.Si., yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan guru perempuan menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas pendidikan di DIY.
Menurut Wiwik, guru perempuan memiliki tantangan yang berbeda karena harus menjalankan peran profesional di sekolah sekaligus tanggung jawab dalam keluarga. Karena itu, peningkatan kemampuan memimpin, pengambilan keputusan, dan manajemen diri menjadi bekal penting agar mereka mampu menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang.
Ia juga menilai perempuan perlu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan memimpin organisasi pendidikan tanpa meninggalkan karakter maupun nilai-nilai yang melekat pada dirinya.
Dorong Keterwakilan Perempuan di Posisi Strategis Pendidikan
Direktur Eksekutif PIER Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, Ph.D, menjelaskan bahwa pelatihan ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan strategis di sektor pendidikan.
Menurutnya, meskipun jumlah guru perempuan mendominasi di banyak sekolah, keterwakilan mereka pada posisi kepemimpinan seperti kepala sekolah maupun jabatan struktural di dinas pendidikan masih belum sebanding. Kondisi serupa juga terlihat dalam kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah maupun ruang politik.
Melalui program ini, para peserta diharapkan memperoleh bekal kepemimpinan yang mampu meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat kompetensi manajerial, sekaligus membuka peluang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam pengambilan kebijakan di dunia pendidikan.
Sementara itu, perwakilan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Cynthia Tri Putri, memperkenalkan organisasi tersebut sebagai yayasan politik asal Jerman yang memiliki komitmen terhadap penguatan demokrasi dan pengembangan kepemimpinan. KAS selama ini aktif menjalin kerja sama internasional, termasuk di Indonesia, melalui berbagai program pendidikan politik, demokrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Hadirkan Akademisi dan Pakar Demokrasi
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi yang dirancang untuk memperkuat wawasan kepemimpinan, demokrasi, komunikasi, hingga pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan.
Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan pemerintah. Di antaranya akademisi FISIP Universitas Gadjah Mada Prof. Amalinda Savirani, pakar kepemiluan dari Perludem, Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., serta Danang Binuko, S.E., M.AP, yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI.
Selain itu, materi juga disampaikan oleh tim PIER Universitas Paramadina yang terdiri dari Djayadi Hanan, Dr. Tatok Djoko Sudiarto, Dr. Mohammad Abduhzen, Umar Abdullah, Muhammad Hilal Tri Anwari, dan Achmad Firas Khudi. Para fasilitator menyampaikan materi melalui pendekatan substantif, simulatif, dan interaktif agar peserta lebih mudah memahami praktik kepemimpinan demokratis di lingkungan sekolah.
Pelatihan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru perempuan, tetapi juga membangun karakter kepemimpinan yang mampu menumbuhkan budaya demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi di lingkungan pendidikan.
Penyelenggara berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing, memperkuat tata kelola pendidikan yang inklusif, serta mendorong semakin banyak perempuan mengambil peran strategis dalam kepemimpinan pendidikan di masa mendatang. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan nilai kepemimpinan yang demokratis dan berkeadilan. (usm/hdl)
