6 hours ago
15
Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak Perum Bulog untuk bersinergi dalam memperkuat distribusi bahan pokok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya besar Pemprov Jatim dalam membangun ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan saat Khofifah menerima kunjungan Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, beserta jajarannya di Gedung Negara Grahadi.
“Koperasi Merah Putih adalah simbol kekuatan ekonomi rakyat dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Untuk itu, dibutuhkan suplai bahan pokok yang stabil dan langsung dari Bulog tanpa distribusi berlapis. Di sinilah negara harus hadir secara nyata,” ujar Khofifah.
Saat ini, sudah terdapat 8.494 koperasi Merah Putih yang resmi berbadan hukum di seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Gubernur Khofifah menilai bahwa tantangan utama ke depan adalah memperkuat manajemen SDM, model bisnis koperasi, dan sistem distribusi logistik.
Khofifah juga menekankan bahwa penyaluran langsung bahan pokok dari Bulog ke koperasi akan memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga, serta menekan potensi penyimpangan. Ia juga mendorong agar koperasi diberi kemudahan akses dan prosedur yang lebih sederhana dalam mendapatkan suplai dari Bulog.
“Ikhtiar ini bukan sekadar program ekonomi, tapi menjadi bagian dari amal sosial kolektif untuk menyalurkan bahan pokok terjangkau ke masyarakat.”
Lebih jauh, Gubernur Khofifah berharap keterlibatan Bulog dapat diperluas tidak hanya untuk beras, minyak, dan gula, tetapi juga mencakup komoditas strategis lainnya seperti pupuk dan LPG dengan menggandeng BUMN terkait.
Meskipun demikian, Khofifah menggarisbawahi bahwa keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dari aspek distribusi. Menurutnya, perlu juga penguatan kelembagaan, pelatihan usaha, serta tata kelola keuangan koperasi agar mampu berdiri secara mandiri dan profesional.
“Koperasi Merah Putih bukan program bantuan, tetapi unit usaha koperasi yang harus dikelola secara akuntabel.”
Untuk menindaklanjuti inisiatif ini, Pemprov Jatim akan menggelar rapat koordinasi teknis bersama Bulog dan mitra lainnya guna menyusun peta jalan penguatan koperasi. Fokusnya antara lain pada pola konsinyasi, skema pembiayaan, sistem akuntabilitas, dan sinkronisasi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Sementara itu, Kepala Bulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyambut positif ajakan Gubernur Khofifah. Ia menegaskan kesiapan Bulog dalam menyalurkan bahan pokok langsung ke koperasi secara berkelanjutan.
“Penyaluran ke koperasi desa merupakan strategi kami untuk memperluas akses pangan murah dan mendukung stabilisasi harga. Ini juga bentuk kontribusi Bulog terhadap penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat desa secara langsung, meningkatkan daya beli, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal berbasis koperasi. (rio/ted)
