4 hours ago
7
Ringkasan Berita
- Khofifah menyalurkan bansos Rp7,05 miliar di Kabupaten Malang.
- PKH Plus menjadi alokasi terbesar dengan Rp4,16 miliar untuk 2.083 KPM.
- Bantuan mencakup disabilitas, wirausaha KIP Jawara, dan penguatan desa.
- 1,48 juta warga Jatim terdampak penghapusan PBI per Januari 2026.
- Kurma juga dibagikan kepada keluarga penerima manfaat menjelang Ramadan.
Malang (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/2). Penyaluran ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju visi Jatim Sejahtera.
Program tersebut merupakan implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya Bhakti Kesatu “Jatim Sejahtera”, yang diarahkan untuk membangun kesejahteraan inklusif dan berkeadilan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Fokus pada Keberlanjutan dan Kemandirian
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan kebijakan sosial Pemprov Jatim tidak berhenti pada bantuan jangka pendek. Menurutnya, intervensi harus berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor berbasis data terpadu agar tepat sasaran.
Pendekatan tersebut diarahkan agar bantuan sosial tidak hanya menjadi jaring pengaman, tetapi juga membuka jalan kemandirian ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.
Khofifah juga mengapresiasi sinergi DPRD Jatim, Pemkab Malang, perangkat daerah, BUMD, serta para pilar sosial yang dinilai berperan penting dalam memastikan program berjalan efektif di lapangan.
Rincian Alokasi Bantuan Sosial
Dari total Rp7,05 miliar, sebesar Rp5.765.825.000 disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Komponen terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4.166.000.000 untuk 2.083 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp2 juta per tahun.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486.000.000 diberikan kepada 135 penerima. Program ini bertujuan memperluas akses kesejahteraan bagi kelompok rentan.
Untuk penguatan ekonomi produktif, Pemprov Jatim menyalurkan KIP Jawara dengan rincian:
- KIP Putri Jawara Rp36.000.000 (12 penerima)
- KIP PPKS Jawara Rp24.000.000 (8 penerima)
- KIP KPM Jawara Rp324.000.000 (108 penerima)
Program tersebut dirancang untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis keluarga prasejahtera melalui bantuan modal dan pendampingan.
Tak hanya itu, bantuan permakanan LKS A sebesar Rp251.625.000 diberikan kepada 55 jiwa. Tali asih bagi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA juga dialokasikan Rp478.200.000 untuk 222 penerima sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
Respons Penghapusan PBI dan Peran Pilar Sosial
Dalam kesempatan itu, Khofifah menyoroti tantangan penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur yang mencapai 1.480.380 orang per Januari 2026. Angka tersebut dinilai signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat.
Ia mendorong pilar sosial untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar warga yang berhak tetap memperoleh perlindungan.
Melalui BUMD Jatim, turut disalurkan zakat produktif Rp25.000.000 bagi 50 penerima sebagai stimulan usaha mikro berbasis solidaritas sosial.
Penguatan Desa sebagai Fondasi Ekonomi
Sektor desa juga mendapat perhatian melalui alokasi Rp1.259.500.000 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim. Program tersebut mencakup:
- BUMDesa Rp400.000.000 untuk empat desa
- Desa Berdaya Rp200.000.000 untuk dua desa
- Jatim Puspa Rp604.500.000 untuk tiga desa
Khofifah menilai desa merupakan fondasi ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Ia optimistis desa-desa di Kabupaten Malang dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru.
Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim. Ia menilai program tersebut memperkuat orkestrasi pembangunan sosial yang tidak hanya melindungi masyarakat rentan, tetapi juga mendorong produktivitas.
Momentum Ramadan dan Harapan Keberlanjutan
Bertepatan dengan momentum Ramadan, Khofifah juga membagikan kurma kepada keluarga penerima manfaat sebagai simbol kepedulian sosial.
Ia menegaskan APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Penyaluran bansos ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun perlindungan sosial yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan. (usm/hdl)
