21 hours ago
15
Surabaya (pilar.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan penanganan banjir.
Kesepakatan P-APBD Surabaya 2026 ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Dalam perubahan APBD tersebut, belanja daerah Surabaya meningkat Rp151,63 miliar. Anggaran belanja yang sebelumnya ditetapkan Rp12,73 triliun berubah menjadi Rp12,88 triliun.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat yang berkembang selama pelaksanaan APBD 2026. Menurut dia, penyesuaian tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan secara lebih tepat pada program yang membutuhkan penguatan.
Salah satu penyesuaian dilakukan pada anggaran beasiswa. Eri menjelaskan, pemerintah kota sebelumnya mengalokasikan beasiswa untuk sekitar 24.000 penerima. Namun, berdasarkan evaluasi, jumlah penerima yang sesuai kebutuhan sekitar 13.000 orang.
Selisih anggaran tersebut kemudian dapat dialihkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan mekanisme itu, pengurangan pada satu komponen program tidak berarti mengurangi perhatian Pemkot Surabaya terhadap sektor pendidikan.
Eri menegaskan, penggunaan anggaran perubahan tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk turut bergotong royong sehingga anggaran pemerintah dapat lebih banyak difokuskan kepada warga yang membutuhkan.
Selain pendidikan, penguatan anggaran juga diarahkan untuk penanganan banjir melalui perangkat daerah terkait. Penyesuaian belanja tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespons kebutuhan di lapangan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, P-APBD Surabaya 2026 mencatat kenaikan Rp114,089 miliar. Pendapatan daerah yang semula Rp10,898 triliun berubah menjadi Rp11,013 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami perubahan. Anggaran PAD yang sebelumnya Rp8,198 triliun bertambah sekitar Rp1,809 miliar menjadi Rp8,199 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp2,64 triliun.
Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan cukup besar, yakni Rp112 miliar. Anggaran pada komponen tersebut berubah dari Rp60,399 miliar menjadi Rp173,398 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar, dari sebelumnya Rp1,856 triliun menjadi Rp1,883 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan Rp10,60 miliar, dari Rp24 miliar menjadi Rp13,39 miliar.
Setelah perubahan, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp1,8 triliun. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp0.
Eri Cahyadi mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya selama proses pembahasan perubahan APBD tersebut. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan perubahan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu berharap kesepakatan P-APBD 2026 dapat segera diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Eri menilai sinergi antara Pemkot Surabaya dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan setiap penyesuaian anggaran memiliki dampak yang nyata. Fokus utama, kata dia, adalah mengoptimalkan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat, terutama pada sektor yang menjadi kebutuhan prioritas.
Dengan disepakatinya P-APBD 2026, Pemkot Surabaya dan DPRD selanjutnya memiliki landasan anggaran yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sepanjang tahun berjalan. Penguatan pada pendidikan dan penanganan banjir diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Surabaya. (usm/hdl)
