17 hours ago
11
Kupang (pilar.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran anggaran negara untuk memastikan APBN di daerah digunakan secara tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bertemu jajaran Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Kupang, Jumat (7/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya memonitor pelaksanaan APBN di NTT, perkembangan penerimaan negara, serta dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk upaya pengendalian inflasi.
Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota. Anggaran tersebut mulai siap dicairkan pada Jumat (7/8), termasuk bagi pemerintah daerah di wilayah NTT.
Menurut Purbaya, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan pengawasan yang memadai. Kementerian Keuangan tidak hanya memiliki tugas mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan proses penyalurannya berjalan kredibel dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Purbaya menekankan fungsi monitoring diperlukan untuk menjaga agar penggunaan anggaran tetap sesuai sasaran. Ia juga mengingatkan jajaran Kemenkeu di daerah bahwa pengawasan terhadap uang negara merupakan bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Kunjungan kerja tersebut juga membahas peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Purbaya menilai Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di NTT, upaya monitoring pengendalian inflasi telah dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT melalui Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard tersebut digunakan sebagai instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja yang berkaitan dengan pengendalian inflasi. Instrumen ini juga digunakan untuk melihat perkembangan tren inflasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain pemanfaatan dashboard, Kanwil DJPb Provinsi NTT memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dilakukan melalui forum seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Koordinasi juga melibatkan Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama lintas lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga di daerah.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya sinergi antara pengelolaan APBN, pengawasan belanja, dan kebijakan pengendalian inflasi. Pemerintah berharap anggaran yang disalurkan ke daerah tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.
Penguatan monitoring menjadi bagian penting dari proses tersebut, terutama ketika pemerintah menyalurkan dukungan fiskal dalam jumlah besar ke pemerintah daerah. Dengan pengawasan yang kredibel dan koordinasi lintas lembaga, penggunaan APBN diharapkan dapat semakin tepat sasaran serta mendukung pencapaian program prioritas pemerintah di daerah. (usm/hdl)
