4 hours ago
1
Batang (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Akad Massal KPR Sejahtera yang disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi itu, Khofifah menyatakan Jawa Timur siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, asosiasi pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau dan berkualitas.
Menurut Khofifah, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menilai sektor perumahan memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan industri konstruksi, mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan, hingga menciptakan lapangan kerja.
Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026 menunjukkan potensi penyediaan rumah subsidi di provinsi tersebut masih sangat besar. Dari hasil pendataan di 38 kabupaten dan kota, terdapat 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang.
Sebanyak 123.948 unit telah terserap melalui skema subsidi, sementara masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi yang siap dipasarkan. Selain itu, terdapat 2.048 unit rumah siap huni (ready stock) dan 474 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Khofifah menilai angka tersebut menunjukkan kesiapan Jawa Timur dalam mendukung target nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi yang tersedia, menurutnya, perlu terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga dapat memiliki rumah layak dengan harga terjangkau.
Penyediaan rumah bersubsidi di Jawa Timur juga didukung berbagai asosiasi pengembang, di antaranya Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta sejumlah asosiasi pengembang lainnya.
Selain memperbanyak pasokan rumah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperbaiki ekosistem pendukung kepemilikan rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data PKP Provinsi Jawa Timur, seluruh 38 pemerintah kabupaten dan kota telah memiliki regulasi mengenai BPHTB dan PBG. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan rumah tidak hanya bergantung pada pembangunan unit hunian, tetapi juga ditentukan oleh kemudahan perizinan, pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga akses masyarakat terhadap program subsidi pemerintah.
Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur tercatat mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan total nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti.
Di samping pembangunan rumah baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mengakselerasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi bersama Kodam V/Brawijaya dan seluruh jajaran Kodim di kabupaten dan kota.
Sepanjang periode 2019–2025, kerja sama dengan Kodam V/Brawijaya telah merehabilitasi 35.401 unit RTLH. Pada 2026, program tersebut kembali dilanjutkan dengan target 1.700 unit, sehingga total rehabilitasi mencapai 37.101 unit.
Kolaborasi serupa juga dilakukan bersama Lantamal V. Sejak 2019 hingga 2025, tercatat 2.674 unit RTLH telah diperbaiki. Tahun ini, sebanyak 220 unit tambahan ditargetkan selesai sehingga total rehabilitasi melalui kerja sama tersebut mencapai 2.894 unit.
Secara keseluruhan, hampir 40 ribu rumah tidak layak huni di Jawa Timur telah direhabilitasi melalui program gotong royong yang difokuskan bagi keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan.
Khofifah menegaskan keberhasilan penyediaan hunian layak memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur maupun Indonesia. (usm)
