16 hours ago
4
Jakarta (pilar.id) – Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Paramadina menyoroti pentingnya memperluas ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi, memimpin, dan mengambil keputusan strategis di ruang publik.
Pesan tersebut mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026. Diskusi yang dimoderatori Kenita Putri itu membahas posisi dan tantangan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial politik, diplomasi, psikologi hingga industri masa depan.
Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan ukuran kemerdekaan perempuan tidak hanya dilihat dari keberadaan hak secara formal, tetapi juga dari seberapa besar kesempatan yang tersedia bagi perempuan untuk mengambil peran strategis di masyarakat.
Menurut Iin, perempuan telah berkembang dari peran yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan ranah domestik menjadi aktor penting dalam perekonomian keluarga dan masyarakat. Perempuan turut menggerakkan UMKM serta berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
Di bidang sosial dan politik, keterlibatan perempuan juga dinilai dapat memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan. Namun, Iin mengingatkan masih terdapat persoalan ketimpangan gender, hambatan kultural, serta akses yang belum merata.
Jumlah Perempuan Meningkat, Posisi Strategis Masih Menjadi Tantangan
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, mempertanyakan sejauh mana ruang publik Indonesia benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan.
Rini melihat adanya fenomena ketika jumlah perempuan relatif besar di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tetapi proporsinya menurun ketika memasuki ruang publik dan posisi pengambilan keputusan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan belum otomatis menghasilkan keterwakilan perempuan yang seimbang dalam kepemimpinan dan ruang strategis.
Sementara itu, Dr. Prima Naomi menyoroti kesenjangan gender yang masih terlihat dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik. Ia menilai peningkatan keterlibatan perempuan perlu dibarengi dengan pembukaan akses yang lebih besar terhadap posisi strategis.
Menurut Prima, tantangan terbesar masih berada pada aspek political empowerment, disusul kesempatan dan partisipasi ekonomi. Dua aspek tersebut menjadi pekerjaan rumah penting untuk memperkuat posisi perempuan Indonesia.
Perspektif demokrasi disampaikan Tia Rahmania, M.Psi. Ia menilai keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting demokrasi yang sehat.
Menurut Tia, perempuan perlu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, memimpin, dan terlibat dalam proses penentuan kebijakan. Dengan demikian, pengalaman serta kebutuhan perempuan dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan publik.
Kemerdekaan Perempuan Juga Berkaitan dengan Kesejahteraan Psikologis
Diskusi Perempuan Paramadina juga memperluas pembahasan mengenai kemerdekaan dari perspektif psikologi.
Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan bahwa kemampuan perempuan untuk berperan secara optimal tidak hanya bergantung pada kesempatan eksternal. Faktor internal seperti kepercayaan diri dan harga diri juga memiliki peran penting.
Dukungan keluarga serta kondisi kesejahteraan psikologis menjadi bagian dari lingkungan yang memungkinkan perempuan berkembang dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa isu kesetaraan gender tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah perempuan yang masuk ke ruang publik. Kesetaraan juga membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung perempuan agar mampu bertahan, berkembang, dan mencapai posisi kepemimpinan.
Diplomasi dan Industri Masa Depan Membutuhkan Peran Perempuan
Dalam bidang diplomasi, Dr. Peni Hanggarini menyoroti belum optimalnya keterwakilan perempuan, terutama pada posisi kepemimpinan.
Padahal, sejarah mencatat kontribusi perempuan Indonesia dalam diplomasi sejak masa pascakemerdekaan. Sejumlah tokoh seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro turut berperan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
Peni menilai warisan tersebut perlu dilanjutkan melalui peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam institusi diplomasi.
Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., membawa perspektif mengenai industri masa depan. Ia melihat craftsmanship sebagai salah satu karakter yang berpotensi berkembang melalui perpaduan kreativitas, teknologi, dan kolaborasi komunitas.
Menurut Hendriana, karakter dan pendekatan yang lebih manusiawi dapat menjadi bagian penting dalam membentuk wajah industri masa depan.
Rangkaian pandangan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan perempuan Indonesia memiliki dimensi yang luas. Persoalan kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi atau politik, tetapi juga pendidikan, kesehatan psikologis, diplomasi, teknologi, kreativitas, dan kepemimpinan.
Webinar Universitas Paramadina dalam rangka HUT ke-81 RI itu pada akhirnya menegaskan bahwa makna kemerdekaan perlu terus diperluas. Kemerdekaan bagi perempuan bukan hanya terbebas dari diskriminasi, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, memimpin, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Melalui forum tersebut, Universitas Paramadina mendorong penguatan ekosistem yang mampu membuka ruang partisipasi perempuan secara lebih luas. Upaya itu dinilai penting untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan. (usm)
