19 hours ago
18
Surabaya (pilar.id) — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah untuk memastikan telur produksi peternak rakyat terserap dengan harga yang menguntungkan. Penyerapan tersebut salah satunya akan didorong melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perunggasan yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman di Graha Pusvetma Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Wagub Emil mengatakan pemerintah ingin memastikan produksi telur peternak rakyat, khususnya di Jawa Timur, memiliki kepastian pasar sekaligus memberikan tingkat harga yang mendukung keberlanjutan usaha peternakan.
Menurut Emil, program MBG dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat penyerapan telur dalam negeri. Karena itu, pembelian telur untuk kebutuhan SPPG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan program, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada peternak.
Emil mendorong mekanisme pengadaan telur dilakukan melalui asosiasi atau koperasi peternak. Dengan mekanisme tersebut, rantai distribusi dapat diperpendek sehingga harga yang disepakati dalam program MBG lebih banyak dirasakan oleh peternak, bukan terserap oleh mata rantai perantara.
Ia juga menilai komitmen penyerapan perlu memiliki mekanisme pengawasan dan konsekuensi yang jelas. Emil mencontohkan SPPG dapat dikenai sanksi atau penghentian sementara apabila menghadapi persoalan serius seperti keamanan pangan maupun tidak memenuhi ketentuan program.
Namun, Emil menegaskan pengaturan mengenai tata kelola internal SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong agar aspek penyerapan produk peternak menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG.
Mentan Amran Sulaiman juga memastikan pemerintah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha peternak rakyat. Salah satu langkah yang dibahas adalah menjaga harga telur di tingkat SPPG sekaligus meningkatkan konsumsi telur dalam program pemenuhan gizi.
Menurut Amran, peningkatan frekuensi konsumsi telur dalam program tersebut berpotensi memperbesar penyerapan hasil produksi peternak. Jika konsumsi yang sebelumnya dilakukan sekali dalam sepekan dapat ditingkatkan menjadi dua atau tiga kali, kebutuhan telur dari peternak juga akan meningkat.
Selain persoalan penyerapan, pemerintah juga menyoroti tingginya biaya produksi peternakan, terutama komponen pakan. Harga pakan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan margin usaha peternak sehingga stabilitas harga bahan baku pakan perlu dijaga.
Emil menyebut pemerintah akan mendorong keberlanjutan program stabilisasi pasokan dan harga jagung untuk peternak atau SPHP jagung. Penyaluran jagung dengan harga yang lebih terjangkau, antara lain melalui Bulog, diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi.
Bahan baku pakan lain yang menjadi perhatian adalah bungkil kedelai atau soybean meal (SBM). Komoditas tersebut masih bergantung pada impor sehingga pemerintah perlu memastikan harga di tingkat peternak tetap terkendali.
Emil mengatakan pemerintah pusat akan mengawasi importir yang memegang izin impor SBM agar tidak menjual bahan baku tersebut dengan harga yang terlalu tinggi kepada peternak. Di sisi lain, produsen pakan ternak juga telah menyampaikan komitmen untuk menjaga agar harga pakan tidak mengalami kenaikan.
Kombinasi antara pengendalian biaya pakan dan kepastian harga telur diharapkan dapat memperbaiki kondisi usaha peternak. Jika harga jual telur terjaga sementara biaya produksi dapat ditekan, margin yang diterima peternak akan lebih baik dan keberlanjutan usaha dapat dipertahankan.
Rakor tersebut juga membahas potensi kelebihan pasokan atau oversupply telur yang dapat terjadi apabila produksi tidak terkendali. Kondisi tersebut berpotensi menekan harga telur di tingkat peternak apabila pasokan jauh lebih besar dibandingkan permintaan pasar.
Emil mengatakan pemerintah pusat menyoroti dugaan adanya peternakan skala besar yang berproduksi melebihi batas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Untuk memperkuat pengawasan, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) akan direvisi dengan mempertegas ketentuan terkait batas kepemilikan atau produksi perusahaan besar.
Revisi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Pemerintah ingin memastikan regulasi tetap memberikan ruang yang kuat bagi keberlangsungan peternak rakyat di tengah perkembangan industri peternakan skala besar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik usaha yang merugikan peternak rakyat. Pengawasan akan diarahkan tidak hanya kepada peternakan besar, tetapi juga pelaku usaha dan importir bahan baku pakan.
Amran menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti merugikan peternak, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk pencabutan izin usaha.
Pemerintah juga akan memanggil asosiasi terkait untuk membahas penguatan aturan tersebut. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 24C dalam regulasi perunggasan yang akan diperkuat melalui revisi Permentan.
Bagi Pemprov Jatim, penguatan regulasi, kepastian penyerapan telur, serta pengendalian biaya pakan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam menjaga keberlanjutan peternakan rakyat.
Jawa Timur sebagai salah satu sentra peternakan unggas nasional memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas pasar telur. Karena itu, kebijakan penyerapan melalui MBG, pengendalian harga bahan baku pakan, serta pengawasan terhadap produksi peternakan skala besar diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat.
Rakor perunggasan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan agar program pemenuhan gizi masyarakat sekaligus dapat menjadi penggerak ekonomi peternak rakyat. Dengan kepastian permintaan dan biaya produksi yang lebih terkendali, peternak diharapkan memperoleh harga yang layak dan memiliki kepastian dalam mengembangkan usahanya. (hdl)
