12 hours ago
14
Surabaya (pilar.id) — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender.
Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Sinergi Pentahelix: Optimalisasi Kolaborasi Pemda, KemenPPPA, dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs Poin 1, 4, dan 5 yang digelar Departemen Sosiologi FISIP UNAIR pada Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hall A, Gedung Soetandyo, FISIP UNAIR, tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas strategi kolaborasi yang dapat diterapkan secara lebih konkret dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Lokakarya dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Arifah Fauzi, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, sivitas akademika UNAIR, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Salah satu hasil penting forum tersebut adalah kesepakatan bersama dengan DP3AK Provinsi Jawa Timur terkait rencana pembentukan Komisi Pentahelix untuk mempercepat pencapaian SDGs poin 1, 4, dan 5 di setiap provinsi di Indonesia.
Jawa Timur direncanakan menjadi provinsi percontohan atau pilot project dalam pembentukan komisi tersebut. Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kesetaraan gender tidak berjalan secara terpisah.
Prof. Dr. Emy Susanti, Dra., MA., menilai kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting untuk memastikan pencapaian SDGs tidak berhenti pada target dan perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang berkelanjutan.
Menurut Emy, lokakarya tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergi pentahelix dalam menangani isu kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan unsur terkait lainnya menggabungkan sumber daya serta keahlian untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.
Pembentukan Komisi Pentahelix juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kolaborasi di tingkat daerah. Jawa Timur sebagai wilayah percontohan diharapkan dapat menghasilkan model kerja sama yang dapat dikembangkan di provinsi lain.
Selain agenda mengenai sinergi pentahelix, lokakarya juga memperkenalkan peminatan pemberdayaan perempuan dan pengembangan sumber daya manusia di Sekolah Pascasarjana UNAIR. Materi tersebut disampaikan Prof. Dr. Tuti Budirahayu, Dra., M.Si., dan Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari, S.Psi., M.Si., Psikolog.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai program Female Future Leader serta kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan XL. Program tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan agar memiliki peluang lebih besar untuk berperan dalam kepemimpinan dan pembangunan.
FISIP UNAIR menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu unsur penting dalam model pentahelix, terutama melalui kontribusi pengetahuan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah merancang kebijakan dan program yang lebih berbasis bukti serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan pentahelix juga diarahkan agar kolaborasi antarlembaga tidak berhenti pada forum diskusi. Hasil lokakarya diharapkan dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memiliki keberlanjutan, indikator pencapaian, dan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan rencana Jawa Timur menjadi pilot project pembentukan Komisi Pentahelix, kolaborasi antara pemerintah daerah, KemenPPPA, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu model dalam mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia.
Penguatan kerja sama tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, terutama dalam menghadapi persoalan kemiskinan, akses pendidikan, serta kesetaraan gender. FISIP UNAIR melalui Departemen Sosiologi berharap sinergi berbasis pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan. (usm/hdl)
