Pupuk Indonesia Dukung Penurunan HET Pupuk Subsidi, Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

10 hours ago 15

Jakarta (pilar.id) – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam keberpihakan pemerintah terhadap petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah yang dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi secara resmi.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” ujar Rahmad.

Harga Pupuk Subsidi Turun Hingga 20 Persen

Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian pada 22 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung untuk menurunkan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen.

Penyesuaian harga pupuk subsidi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, yang merevisi Kepmentan Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025. Adapun HET pupuk subsidi terbaru sebagai berikut:

  • Pupuk Urea: Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk NPK: Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk NPK untuk Kakao: Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk ZA: Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak (50 kg)
  • Pupuk Organik: Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak (40 kg)

Dampak Positif bagi Petani dan Produksi Nasional

Pupuk Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ini akan memperluas akses petani terhadap pupuk dengan harga lebih terjangkau dan meningkatkan daya beli mereka, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan,” ungkap Rahmad.

Distribusi Aman dan Terkontrol Digital

Dalam pelaksanaannya, Pupuk Indonesia tengah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan. Sosialisasi juga segera digelar ke seluruh rantai distribusi, termasuk Penerima Pada Titik Serah (PPTS).

Pupuk Indonesia memastikan bahwa stok pupuk subsidi nasional aman, dengan total ketersediaan mencapai 1.101.807 ton per 22 Oktober 2025, yang cukup hingga akhir tahun.

“Kami menjamin pasokan dan distribusi pupuk tetap aman agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pengawasan distribusi juga dilakukan secara ketat melalui sistem digital seperti i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap stok, distribusi, dan transaksi penebusan pupuk di berbagai daerah.

Revitalisasi Pabrik Pupuk, Perkuat Kemandirian Industri

Lebih jauh, kebijakan penurunan HET ini juga selaras dengan agenda revitalisasi pabrik pupuk nasional yang selama ini mengalami keterbatasan karena berbagai regulasi. Banyak pabrik pupuk Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun dan membutuhkan modernisasi agar dapat mendukung efisiensi produksi serta memperluas ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.

Revitalisasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan sektor pangan, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk.

Dengan dukungan penuh dari PT Pupuk Indonesia, kebijakan penurunan HET pupuk subsidi ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, efisiensi distribusi pupuk, dan penguatan ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. (ret/hdl)

Read Entire Article
Bansos | Investasi | Papua | Pillar |