4 hours ago
3
Jakarta (pilar.id) – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan sebagai salah satu strategi untuk memperluas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai semakin penting mengingat perempuan memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, termasuk sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Sementara di sektor ekonomi kreatif, perempuan menyumbang 58,39 persen dari total tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut, menurut Bank Indonesia, perlu diimbangi dengan penguatan akses terhadap literasi keuangan, layanan keuangan formal, peningkatan kapasitas, peluang memperoleh pendapatan, hingga ruang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam Inclusion Talk bertajuk “Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa” yang menjadi bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (21/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, serta menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, organisasi internasional, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku UMKM.
Filianingsih menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ekonomi yang lebih inklusif. Ketika perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dapat memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Menurutnya, perluasan kesempatan bagi perempuan harus didukung oleh sinergi lintas pemangku kepentingan. Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan tema KKI 2026, Beudaya Meusare-Sare, yang mengedepankan pentingnya bergerak dan tumbuh bersama.
Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia bersama Women’s World Banking atau WWB juga meluncurkan kajian bertajuk “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia”.
Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan, organisasi pemberdayaan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merancang dan memperkuat program yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, khususnya perempuan pelaku UMKM dan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai pemberdayaan perempuan bukan hanya berkaitan dengan agenda kesetaraan, melainkan juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Menurut Arifah, perempuan membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Ketika akses tersebut semakin terbuka, manfaatnya dapat berkembang melampaui individu dan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, masyarakat, serta perekonomian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong keberhasilan agenda pemberdayaan perempuan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga keterlibatan sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, akademisi, dan komunitas menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih inklusif.
Bank Indonesia sendiri terus memperluas program pemberdayaan perempuan melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif bagi Kelompok Subsisten. Program yang telah dijalankan sejak 2021 tersebut menyasar kelompok masyarakat yang sebagian besar anggotanya merupakan perempuan dan kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
Penguatan program dilakukan agar pendekatan pemberdayaan semakin sesuai dengan kebutuhan perempuan. Salah satu fokusnya adalah penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat atau APKM, yang diarahkan untuk memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk terlibat dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Selain itu, penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan menjadi perhatian dalam pengembangan program. Pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif juga didorong untuk memperluas akses perempuan terhadap informasi, pasar, serta layanan keuangan.
Dalam Inclusion Talk tersebut, Bank Indonesia turut menghadirkan pelaku UMKM Rorokenes, Syanaz Nadya Winanto Putri, serta Senior Policy Strategist South East Asia Women’s World Banking, Desi Vicianna.
Keduanya berbagi pandangan dan pengalaman mengenai pentingnya peningkatan pendapatan, literasi keuangan, serta penguatan kelompok dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan. Penguatan kapasitas dan kemampuan mengelola keuangan dinilai menjadi salah satu fondasi agar perempuan pelaku usaha mampu mengembangkan bisnis secara lebih berkelanjutan.
Melalui rangkaian KKI 2026, Bank Indonesia juga terus memperluas dukungan terhadap pengembangan UMKM nasional agar semakin tangguh dan memiliki daya saing. Pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari agenda tersebut karena kontribusi perempuan terhadap sektor UMKM dan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak ekonomi di berbagai daerah.
Penguatan inklusi keuangan bagi perempuan juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses terhadap pembiayaan dan layanan formal. Dengan literasi yang lebih baik, akses teknologi yang semakin luas, serta peningkatan kapasitas usaha, perempuan diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun komunitas.
KKI 2026 menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pelaku UMKM, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan usaha kecil di Indonesia. Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 digelar secara langsung di Hall A dan B JICC, Jakarta, serta dapat diakses secara daring melalui platform resmi KKI.
Melalui penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan, organisasi pemberdayaan, dan masyarakat, perluasan ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan diharapkan terus berkembang. Dengan semakin besarnya akses perempuan terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan pengambilan keputusan, kontribusi mereka di sektor UMKM dan ekonomi kreatif berpotensi semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. (usm)
